POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA - Dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap inflasi, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Perindagkop) dan UKM Provinsi Kaltim melakukan beberapa strategi  untuk dapat menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan stabilisasi harga.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim melalui Dinas Perindagkop dan UKM dalam upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM adalah dengan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), bantuan peralatan untuk UMKM dan memberikan reduksi ongkos angkut untuk stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok).

“Reduksi biaya transportasi/ongkos angkut bapok dilakukan dari distributor ke agen/pengecer di kabupaten dan kota,” kata Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltim M Sa’duddin didampingi Kepala Bidang Perdagangan Ali Wardana, Minggu (11/12/2022).  

Menurutnya, langkah ini penting dilakukan agar harga bapok di Kaltim tetap stabil dan tidak terjadi lonjakan berarti termasuk jelang Natal dan tahun baru 2023.

Langkah ini lanjut Sa’duddin juga sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar semua provinsi melakukan langkah-langkah untuk  pengendalian inflasi. 

Sejauh ini, sejumlah distributor dari kabupaten dan kota di Kaltim sudah mengajukan usulan untuk reduksi ongkos angkut. Empat kabupaten yang sudah mengajukan usulan untuk reduksi ongkos angkut itu adalah Mahakam Ulu, Kutai Barat, Penajam Paser Utara dan Kutai Timur.

“Jadi dasarnya ada surat pengajuan operasi pasar untuk reduksi ongkos angkut dari kabupaten dan kota. Sampai batas waktu yang kami jadwalkan, baru empat kabupaten yang mengusulkan,” tambahnya.

Harapannya, dengan reduksi ongkos angkut tersebut, maka seluruh pembiayaan transportasi ke kabupaten dan kota bisa ditanggung oleh Pemprov Kaltim. Sehingga dengan demikian, maka harga jual bapok di daerah bisa tetap stabil dan inflasi terkendali. Para distributor, agen dan pengecer diingatkan agar tidak menaikkan harga berlebihan karena ongkos angkut sudah ditanggung pemerintah.

“Selain itu, kami juga memastikan pasokan bapok aman dari daerah penghasil seperti Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan,” sebut Sa’duddin.

Disperindagkop dan UKM Kaltim pun telah mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pasokan dari sejumlah provinsi penghasil bapok sejak pekan kedua Desember tadi. Biaya transportasi pengiriman bapok dari daerah penghasil bapok pun ditanggung Pemprov Kaltim agar tidak terjadi lonjakan harga jelang Natal dan tahun baru, serta mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. (mar)